Oleh. PILIPUS ROBAHA
18 tahun sudah semenjak
tumbangnya resim yang sangat otoriter dan juga fasis dibawah pimpinan sang
jendral bintang tiga, Soharto. Atau yang lebih dikenal pada kalangan aktivis Indonesia sebagai Boneka
milik Negara kapitalis, Amerika Serikat. Indonesia dengan jumlah penduduk 230
juta manusia berhasil menempati posis ke 3 di dunia sebagai Negara berdemokrasi
terbaik setela India dengan jumlah penduduk 1.2 miliar manusia. Sedangkan sang
Kapitalis dunia, amerika serikat
menempati renking pertama Negara domkrasi terbaik dunia dengan jumlah
penduduk 340 juta.
Sebagai Negara
yang baru 18 tahun menjalankan
system demokrasi setelah revormasi 98. Renking ke 3 merupakan suatu hasil yang
sangat membanggakan tentunya. Tetapi juga melahirkan pertanyaan dikalangan aktivis HAM dan Demokrasi yang
independen. Terlebih khusus aktivis prodem di Papua.
Apa si ukuran demokrasi di dunia ?.
sampai-sampai Indonesia yang baru 18 tahun menerapkan system demokrasi bisa
menempati posisi ke 3 negara demokrasi terbaik di dunia. Sedangkan mau dilihat dalam praktek demokrasi di
Indonesia sangat abal-abalan. Sehingga renkingnya kalau di anonim kan, ia
sangat. Maksud Indonesia menduduk posisi paling rendah ke 3 di dunia soal
demokrasi di dunia.
Jika ranking yang kini diperoleh
Indonesia, dimata dunia terkait demokrasi. Di ukur dari pesta demokrasi di
Indonesia. Yang mana masyarakat sebagai pemilik hak politik turut
berpartisipasi dalam pesta demokrasi secara langsung. Baik pemilihan presiden,
kepala-kepala daerah dan juga para wakil rakyat. maka menurut hemat saya
renking tersebut gugur demi realita. Sebab realitanya. Hampir semua hasil dari
pesta demokrasi atau pemilihan umum secara langsung berkhir di pengadilan.
Artinya suara rakyat itu di putuskan di pengadilan. Dan tentunya kita tahu
system peradilan di Negara Indonesia yang menganut paham. Siapa punya uang
dialah pemenang.
Selain dari pesta demokrasi yang
sebagian besarnya berakhir di pengadilan. Politik uang tidak perna luput dari
tiap pesta demokrasi. Hal ini menandakan bahwa Negara lewat partai-partai
bolitiknya membeli demokrasi dengan uang. Bukan dengan semangat revormasi 1 mei
1998. Serta rakyat yang di jadikan sebagi tolak ukur demokrasi di Indonesia
lewat partisipasi politiknya, dalam praktek hidup berdemokrasi sangat mirip
dengan resim soharto. Rakyat Indonesia pun sangat fasis . Contoh kebebasan umat
beragama, sering terjadi konflik akibat sikap intolerin dari masyarakat.
Mendapatkan renking ke 3 negara
berdemokrasi terbaik di dunia. menurut
saya ! sangat bertolak belakang dengan realitanya sebenarnya di Indonesia.
Alasannya !. Ini bukan alasan yang dibuat-buat. Tapi ini alasan yang nyata.
Negara ini terus menyebarkan fitnah dan kebencian di hati rakyat terkait Partai
Komunis Indonesia atau organisasi-organisasi yang memiliki paham sosialis. Sehingga
PKI atau organisasi-organisasi ini tidak dapat menikmati kemerdekaan Indonesia
yang sebenarnya di perjuangkan oleh mereka juga.
Menikmati kemerdekaan yang saya
maksudkan disini adalah; turut mengambil bagian dalam pesta demokrasi sebagai
petarung. Sehingga reking yang di dapatkan oleh Indonesia di mata dunia tidak
bisa dinilai politk. tapi di nilaih benar. Karena dalam pesta demokrasi ada
ideology-ideologi partai yang berbeda yang bersaing dalam pesta demokrasi.
Bukan seperti hari ini kita lihat. Banyak partai tapi semuannya menganut paham
kapitalis. Karena pemilik partainya adalah pemilik modal. Bukan dari rakyat.
Demokrasi itukan ibarat mobil,
memiliki 4 roda. Dua di depan, dua di belakan atau dua di kanan, dua di di kiri. Fungsinya sama sebagai penyeimbang.
Jika salah satunya kempis. Maka mobil tidak akan jalan. Bahakan antara ban
belakang dan depan tidak selalu memiliki ukuran yang sama. Artinya dalam
demokrasi yang hakiki seharusnya adalah; ada pertarungan antara partai-partai
politik dalam pesta demokrasi yang memiliki paham berbeda. Yang lain memiliki
paham kapitalisme, liberalisme dan juga tentunya Sosialisme. Sehingga yang
kalah dalam pesta demokrasi akan menjadi oposisi atau penyeimbang pemerintah. Itu
baru namanya demokrasi yang hakiki. Bukan seperti yang ada terjadi di Negara
Indonesia. Pemilik modal mengawasi pemilik modal.
PILIPUS ROBAHA
Aktivis Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat
Papua (GempaR-Papua)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar