TAKUT LAWAN MIFEE KARENA SUANGGI

Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) adalah salah satu mega proyek yang diresmikan pemerintah pada tahun 2010, bertujuan untuk memperkuat cadangan pangan dan bio energy nasional, agar siap memasuki pasar pangan dunia.

FOTO-FOTO RAJA SAWIT DAN PENGUNDUL HUTAN DI BOVEN DIGOEL (PT KORINDO GROUP)

BISA DI BACA DI LINK INI 

http://gemparpapua2013.blogspot.co.id/2016/02/peta-perusahaan-sawit-di-boven-digoel.html

 PINTU II TEMPAT MASUK BURUH

PETA PERUSAHAAN SAWIT DI BOVEN DIGOEL

Hari ini di Papua kita bersama telah mengikuti proses pengadilan masyarakat Nabire dan perusawan sawit PT Nabire Baru yang telah merampas hak-hak masyarakat. Semua masyarakat beranggapan bahwa ancaman perusawit hanya pada masyarakat nabire saja, atau hanya di wilayah Papua bagian utara. Namun ternyata justru Perusahaan Sawit di Nabire adalah salah satu dari ratusan perusawan sawit yang berinvestasi di Papua. Kita sebut saja, Sorong, manokwari, Bintuni, Fak-fak, Nabire, Jayapura, Kerom, Sarmi, Merauke, Asmat, Mapi, Yahukimo, hingga Boven Digoel. Hampir semua daerah di Papua telah menjadi daerah investasi kelapa sawit.

Boven Digoel adalah salah satu daerah yang luput dari pemberitaan karena sangat rapi dan tertutup, baik informasi hingga data,  padahal diwilayah Boven Digoel tidak hanya perusahaan Sawit samata melainkan perusahaan kayu yang telah menghabisi hutan diwilayah itu. Perusahaan tersebut adalah PT Korindo Group di Asiki yang telah beroperasi dari tahun 1990. Pada tahun 1998, Korindo mengantungi izin untuk menam kelapa sawit di dua wilayah dekat Asiki. Pada awalnya ada penolakan oleh masyarakat asli, namun karena siasat Korindo membuat masyarakat berpindah dan memberikan lahan  tersebut.

Kontras melaporkan bahwa pada tahun 2004, anggota militer rutin dibayar oleh Korindo untuk menjadi pasukan pengaman, sebagai kespakatan yang disusun oleh para pimpinan TNI dan Korindo di Jakarta. Tentara juga mendapatkan pemasukan tambahan dari usaha minuman keras, serta memaksa warga menyerahkan barang berharga seperti kulit buaya, tanduk rusa, atau ikan arwana.

Saat ini, anak perusahan Korindo yang bergerak di sector kelapa sawit, PT Tunas Sawaerma, tengah mengajukan izin untuk memperluas areal perkebunannya hingga 20.000 hektar. Kuat dugaan bahwa Korindo sedang mengusahkan untuk meperbesar wilayahnya disepanjang jalan trans Papua, mulai dari Asiki, melewati Tanah Merah hingga Minditanah. Perusahaan yang siap bekerja sama dengan Korindo adalah PT Wahana Agri Karya, PT Duta Visi Global, dan PT Visi Hijau Nusantara, informasi terkait kepemilkannya masih di rahasisakan.

Menara Group

Salah satu perusahaan yang sedang menjalankan proyek secara misterius di Boven Digoel adalah Menara Group yang di pimpin pengusaha Indonesia bernama Chairul Anwar. Mantan Kapolri sekaligus Duta Besar, Dai Bactiar, tercantum sebagai salah satu anggota dewan eksekutif perusahaan. Perusaaan ini telah mendapat izin beroperasi di lahan seluas 400.000 hektar dilahan milik suku Auyu yang sebagai besar adaah hutan primer.

Semua perusaan yang beroperasi di Boven Digoel saat ini telah mendapatkan Sk beroperasi oleh pemerintah baik pemerintah Pusat maupun di Kabpuaten (bupati). 
(Bersambung)

Ditulis oleh, Pak RT

Tra smua Komen is Frends Tra smua amber is Enemy (mahasiswa dan gerakan dalam Dukumen BIN 2014)

Pernah dengar dan lihat kata diatas? Kurang lebih artinya adalah tidak semua orang Papua adalah kawan dan tidak semua non Papua adalah musuh. Entah apa tujuan kelompok pemuda yang mengeluarkan kata ini. Tetapi menurut saya Kata-kata ini perlu dimaknai mendalam bagi para aktivis pejuang Papua merdeka. Agar informasi perjuangan dan security pribadi dan kelompoknya nya tidak menjadi konsumsi musuh dan membahayakannya. Saya pikir sudah saatnya menentukan standar pertemanan kita dengan semua orang, baik antara kita orang Papua maupun non Papua.

Ini bukan ajakan rasialis. Tetapi kebijaksanaan dalam perjuangan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa “Papua Merdeka” selalu menjadi isu empuk untuk dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Pihak itu adalah orang Papua sendiri. Ada yang berjuang dengan segala daya dan tenaga, rela mengorbankan jiwa raga namun ada yang memanfaatkannya untuk kepentingannya pribadi dan kelompok. Secara teori kontra revolusi adalah sah-sah saja atau penghianatan sudah tentu bagian dari perjuangan. Tetapi kebijaksaan kitalah akan menggerakan revolusi.

Perjuangan politik adalah luas dimiliki semua rakyat Papua. Tetapi dalam konteks ini saya sampaikan kepada para pejuang yang memiliki ideology sejati. Para mahasiswa yang tidak ada letih-letih dalam melakukan konsolidasi disaat pudarnya asa perlawanan mahasiswa di Papua. Tetaplah seperti itu.

Dalam minggu ini Papua dikejutkan dengan bocornya document BIN di media Australia. Berita yang diberi judul Rencana Aksi Opsgal Papua Maret 2014 Telah menjadi boleh panas di antara masyarakat Papua tetapi bagi para aktivis pejuang yang namanya berada di dalam. Namu saya akan lebih khusus berbicara terkait gerakan mahasiswa dan aktivis mahasiswa yang menjadi target operasi. Nama saya memang dicantumkan disitu, dan hanya saya mahasiswa yang namanya disebarkan di media, sebenarnya ada beberapa mahasiswa baik di Papua maupun di pulau Jawa yang menjadi target operasi.

Miras, perempuan, dan Uang, itu adalah alalisis dalam dokumen (BIN) tentang semua aktivis perjuangan. Entah benar dan tidak benarnya pemebriataan itu telah menjadi bola liar dikalangan aktivis maupun masyarakat. Target BIN tersebut sukses? Tentu saja. Walaupun kita tidak harus menyangkal dokumen tersebut tetapi tidak juga mempersalahkannya. Karena terkait dengan dokument tersebut memang terlihat BIN mendapat semua informasi tersebut dari orang dekat kita. Sehigga kebijaksaan dalam pertemanan memang harus sudah diutamahkan sejak saat ini.

Saya misalnya dikatakan “Dengan memanfaatkan ‘agen – agen’ BEM Uncen, beberapa kegiatan dirancang untuk melemahkan Yason Ngelia, mulai dari membangun komunikasi, cipta opini, press release, studi banding ke ICW, Bappenas, BEM UI, Arup, dan Bemnus juga menggelar seminar sehari optimalisasi peran GEMPAR dalam mengawal pembangunan di Papua, dengan goal minimal Yason Cs tidak mempermasalahkan UU Otsus Plus dan target maksimal mendukung UU Otsus Plus dalam NKRI. Saya tidak menyangkalnya namun juga tidak bisa membenarkan semua hal tersebut. Biarlah seperti itu.

Apa artinya semua ini? Yaitu bahwa semua gerak-gerik aktivis mahasiswa di Papua sedang di amati. Apa artinya di amati? Karena adanya ketakutan terhadapan perlawanan mahasiswa oleh pihak penguasa. Mahasiswa Papua adalah satu kekuatan dari sekian kekuatan yang di miliki rakyat Papua. Sehingga ada target secara individu atau kelompok, minimal kita tidak menjadi oposisi pemerintah. Sebaliknya kita di harapkan dapat mendukung semua kebiajakan pemerintah di Papua dan tentu saja mendukung eksistensi NKRI di Papua.

Kawanku para pejuang mahasiswa dimanapun. Walapun asa sepertinya tidak memihak pada kita. Kawan-kawan kita diculik dari jalur perlawanan kita. Mereka takluk pada hegemoni, dan hedonis kekuasaan. Memilih hidup tanpa beban, seperti menutup mata terhadap pemusnaan ras kita. Tetapi ingat bahwa jiwa kita takan lemah karena hal itu. Kita tetap lawan untuk mengakhiri !

Salam Revolusi !

yason Ngelia

FAKTOR LEMAHNYA PERLAWANAN IDEOLOGIS MAHASISWA DI PAPUA

Fakta klasik yang selalu menggambarkan siapa itu mahasiswa dan peran seperti apa yang selalu dimainkan anak muda ini, dalam rangka menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Agen of Social controle, Agen of change, Iron Stock, dan sebagainya. Istilah seperti ini muncul bukan semata-mata karena kecerdasaan mahasiswa di dalam kelas. Melainkan mahasiswa berhasil menerjemahkan teori dalam sebuah tindakan nyata. Sebab teori yang telah diterima bertolak belakang dengan realitas kehidupan rakyat dan bangsa, sehingga mahasiswa hadir memikul beban terseubut. Secara teori mahasiswa adalah kelompok penekan (pressure grup) supra struktur politik dalam suatu Negara.

Contoh adalah, mahasiswa Indonesia yang telah menorehkan sejarah dengan tintah emas kisah perlawanan mereka. Mahasiswa Indonesia itu dikenal dengan angkatan 1908, angkatan “45”, 60, 70, 80, dan 98. Tanpa mahasiswa dan pemuda itu tidak akan ada negara bernama Indonesia atau kebebasan seperti sekarang ini. Atau juga Timor lesta yang mengirim seorang pemuda mahasiswa yang bernama Ramos Horta pada tahun 1970 an untuk mengalukan lobi dan diplomasi ke Australia hingga dunia, hingga bagaimana mahasiswa timor leste membangun jaringan dan kerja sama dengan mahasiswa Indonesia di kota-kota besar diseluruh Indonesia hingga berhasil menginternasionalisasi isu Timor Leste. Mereka akhirnya referendum dan merdeka.

Bagaimana dengan Papua?

Gerakan perlawanan mahasiswa Papua sejatihnya adalah gerakan politik menuntut kemerdekaan. Segala upaya, daya, dan strategi akan bermuara pada satu tuntutan tersebut. Kalaupun ada yang lain adalah “buah tangan” intelejen Indonesia untuk memecah belah gerakan perlawanan mahasiswa di Papua. Sejarah gerakan Politik mahasiswa Papua sendiri adalah sebuah tranformasi dalam perjuangan Papua yang selama ini berada pada pundak para pejuang, noteben adalah pelaku sejarah. Gerakan mahasiswa Papua secara murni mulai bangkit di era 1990an dan puncaknya pada reformasi 1998 dengan muncurlnya organisasi perlawanan di pulau jawa.

Sedang hari ini di tanah Papua, perlawanan mahasiswanya seperti sedang mati suri. Seminar politik, Seminar HAM, diskusi politik, diskusi lintas asrama, diskusi antar kampus, seperti mengalami banyak hambatan. Ada beberapa factor yang menurut saya mengalami persoalan dan itu berada pada mindset aktivis mahasiswa di Papua khusus di beberapa kota di Papua. Beberapa factor itu saya membagi dalam beberapa poin, antara lain:

1. Idelisme namun tidak ideologis
Aktivis mahasiswa seperti ini menjadikan gerakan mahasiswa sebagai tempat belajar berbicara, memperoleh informasi seputar perjuangan Papua untuk di eksploitasi demi kepentingan pribadi, tidak sedikit juga yang mendorong aksi perlawanan yang hanya mencari sensasi dan popularitas. Baik dikelas maupun di kelompok masyarakat. Biasanya mereka mempersoakan konflik di Papua tetapi tidak menjadikannya beban sebagai anak negri.

2. Memilki jiwa yang lemah
Perjuangan kemerdekaan Papua adalah perjuangan yang lahir karena kesadaran yang mendalam. Sehingga persatuan, nasionalisme, hingga ideology yang tumbuh benar-benar nyata dalam masyarakat Papua. Entah dia masyarakat akar rumput, bahkan pejabat daerah. Demikian dengan para aktivis mahasiswa yang adalah “Iron Stock” dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Sehingga sekali melangkah kedalam gerakan mahasiswa dan perlawanannya ada sebuah pantangan “mundur adalah sebuah penghianatan”. Beralih profesi dari seorang aktivis mahasiswa pro kemerdekaan Papua ke dalam sistem NKRI adalah penghianatan, ini hanya terjadi kepada orang yang lemah jiwanya, ideologinya tidak tumbuh, karena tidak memiliki keyakinan kepada dirinya bahkan Tuhan. Tipe seperti ini sebaliknya tidak mudah bergaul dengan orang yang berbeda pandangan karena muda diperngaruhi, dan dibujuk rayu.

3. Direkrut oleh organisasi pemuda NKRI (KNPI) dan Cipayung
Mengapa kami menulis ini? Ada dua alasan, pertama, perjuangan Papua adalah perjuangan idelogis, perjuangan terbuka, untuk mendidik masyarakat Papua tentang ideology politik itu sendiri. Hal tersebut adalah salah satu tugas mahasiswa dalam perjuangan. Sedang organisasi pemuda ini sebaliknya mendidik pemuda mahasiswa untuk menerjemahkan perjuangan rakyat Papua dalam bingkai NKRI. Idelisme mereka tidak ideologis mereka melakukan kontra revolusioner perjuangan Papua. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan AD/ART organsiasi masing-masing yang mengikat setiap kadernya, setiap kegiatannya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Para Senior organisasi ini (elit) mendidik mereka untuk anti akan gerakan politik. Alasan kedua, menurut data informasi yang kami terima, organisasi ini adalah alat operasi intelejen untuk mengobrak abrik gerakan perlawanan mahasiswa di Papua beberapa tahun terakhir. Organisasi ini kami percaya bahwa apa bila Indonesia masih dibawah kolonialisme Belanda, organisasi tersebut di atas adalah organsasi buatan Belanda. Sebab mereka telah didik menjadi elit bojuis dan anti rakyat sendiri.

4. Kurang paham penting organisasi politik mahasiswa
Kurang ada kesadaran akan pentingnya perlawanan bersama (organisasi). Mahasiswa Papua cenderung menutup diri terhadap perlawanan politik, tidak bersedia mengemban tanggunjawab dalam organsasi. Sebaliknya mahasiswa lebih memilih menjadikan organisasi mahasiswa, Badan EKsekutif Mahasiswa (BEM) di kampus sebagai organsasi gerakan, sedang notaben organisasi ini adalah organsasi yang terbatas masa waktu bagi pengurusnya. Ketika turun maka mereka akan kehilangan pijakan. Organiasi seperti ini seharusnya hanya digerakan dengan sumer daya terbatas tetapi tidak menjadi kekuatan politik. Demikian.

Gerakan perlawanan mahasiswa di Papua harus bangkit segera. Harus mampu belajar dari catatan sejarah mahasiswa di dunia. Dalam segela keterbatasan, baik biaya, bahkan technology yang terbatas, namun jiwa perlawanan, jiwa pemberontakan mereka melawan kolonialisme dan imperialisme penjajah itu sangat perkasa. Sebab mereka memilki ideology dalam perjuangan.

Salam Revolusi, Kita Lawan untuk Mengakhiri !

Yason Ngelia

UNCEN TUA TAPI AWET MUDA “ANTARA INSTITUSI PENDIDIKAN DAN KORPORASI”

Universitas Cenderawasih(UNCEN) berdiri pada 10 November 1962, dimana sebelumnya lewat kumandang Trikora(Soekarno) wilayah Papua berhasil dicaplok pada 19 Desember 1961. UNCEN didirikan sebelum Papua dianeksasikan ke dalam Indonesia tahun 1963 atau  sebelum dilaksanakan PEPERA tahun 1969 yang cacat hukum internasional. Sehingga UNCEN adalah paket untuk menasionalkan Papua kedalam Indonesia. Pada dasarnya UNCEN kental dengan situasi politik Papua saat itu.

Kita tanggalkan sejenak proses sejarah tersebut. Lalu kita lihat UNCEN pada era reformasi ini.

Ditengah gejolak politik Indonesia pada 1997-1998, yakni tuntutan mahasiswa Indonesia untuk menurunkan Soeharto, akibat krisis yang melanda Indonesia, saat yang sama rakyat Papua juga menuntut kemerdekaan Papua, dan aspirasi rakyat Papua tersebut dijawab dengan Otonomi Khusus sebagai solusi jalan tengah untuk konflik politik tersebut. Siapakah yang menggodok Otsus Papua 2001 itu? Mari lihat alm. Ottow Wospakrik, Agus Sumule, Musa’ad dan kroni-kroninya. Dimanakah mereka? Masih terus mendidik mahasiswa? Atau menduduki jabatan politik di tanah Papua? Nilailah sendiri. Lebih lanjut setelah mendapat perlawanan rakyat Papua, yang menganggap Otsus bukan solusi penyelesaian masalah di Tanah Papua, pada tahun 2005, 2010. Otonomi Khusus 2001 kemudian direkonstruksi menjadi Undang-undang Pemerintahan di Tanah Papua atau yang dikenal dengan Otsus Plus dengan dalih merupakan jawaban atas tuntutan rakyat Papua tersebut. Namun, hal itu juga mendapat perlawanan oleh mahasiswa, pada akhir 2013 lalu, karena menganggap itu bukan solusi penyelesaian masalah ditanah Papua dan juga tidak sesuai dengan amanat UU Otsus 2001 pasal 76 dan 77. Siapa pula yang menggodok Otsus Plus tersebut? Sebut saja mereka, alm. Rektor UNCEN dan alm. Pembantu Rektor IV UNCEN, (HUMAS UNCEN), dan akademisi UNCEN lain yang terlibat didalamnya(Otsus Plus versi Akademisi UNCEN). Lalu dimanakah mereka juga? Selain kini bersembunyi dibalik UNCEN, ibarat melempar batu sembunyi tangan. Dan mendapat teguran hamba Tuhan: “Para pengajar telah kehilangan hati nuraninya untuk mendidik mahasiswa”, kata Pdt. S. Nyoman.

Gambaran tersebut menjadi alasan mengapa “UNCEN tua tapi awet muda” seperti ujar seorang dosen yang pernah mengajar disalah satu program studi di FISIP UNCEN, pada tahun 2012 lalu ketika UNCEN genap berusia 50 tahun. Barangkali ini menjadi sebuah gambaran tentang wajah UNCEN yang sebenarnya. Mengapa seperti demikian. Sebut berapa dosen yang mengajar pada setiap Program Studi? Mampukah mereka mengajar selama 3 SKS? Atau 12 Pertemuan hingga maksimalnya 16 pertemuan? Sepertinya jarang ditemukan. Selain para cendekiawan UNCEN itu sibuk untuk menggali proyek tawaran Perusahaan yang hendak masuk ke Papua atau yang telah beroperasi(dari bersyarat hingga tidak) dosen Uncen siapkan Amdalnya, lihat pula, kebijakan dari Negara Indonesia kepada rakyat Papua yang selalu menuntut penyelesaian persoalan di Tanah Papua secara adil dan bermartabat, dosen Uncen kemudian mengambil solusi yang mereka “anggap” sebagai penyelesaian masalah tersebut, seperti masuk dalam tim akademisi Otsus Papua 2001 dan Otsus Plus, Unit Percepatan Pembangunan bagi Papua dan Papua Barat(UP4B), kegiatan politik lainnya, setelah itu mendapat penghargaan berupa upah yang besar dan tawaran untuk menduduki staf ahli atau jabatan politik tertentu, lebih lagi untuk menambah uang saku, dosen Uncen membuka kelas jauh, yang mendapat bayaran hingga miliaran rupiah sekali mengadakan kuliah hingga yudisiumnya(Kuliah 6 bulan langsung wisuda), bahkan lebih mengutamakan mereka dibanding mahasiswa yang berstatus regular, yang katanya miskin dan kurang besar biaya pembayarannya, yang menyebabkan mahasiswa(regular) terlantar dan dosen akan kembali pada akhir semester, sembari memberi 12 kali tanda tangan, mengACC kartu kuliah, dan memberi ujian yang sebelumnya kurang dari 5 kali pertemuan. Lalu awal semester pengajaran seperti layaknya perburuan waktu proyek, dan dosen sibuk mencari job diluar kampus yang pasti menggiurkan, dan kemudian pada akhir semester dosen memaksa mahasiswa untuk belajar dalam sehari(bertatap muka) hingga 4 kali untuk mengejar waktu yang telah dosen lewati(lalaikan), kemudian mengancam mahasiswa yang coba memprotes, “kamu yang memberikan nilai atau dosen”? Hal itu yang kemudian menjadi jerat atau bius kepada mahasiswa untuk terus melihat realita tersebut. Tri Dharma Perguruan tinggi dipahami sebagai langkah untuk menggaet berbagai jaringan atau mitra untuk terus mendapatkan laba. Sedang mahasiswa yang menjadi target pengajaran dibiarkan begitu saja. Maka tak heran Uncen dikatakan Tua tapi awet muda.

Sebut berapa dosen yang pernah, memotivasi mahasiswa untuk menangkan realita disekitarnya? Masyarakat Papua yang mati tiap harinya, akibat terror dan intimidasi serta kelalai Negara yang berujung pelanggaran HAM. Adakah dosen yang pernah mengajari mahasiswa untuk geram melihat sekelompok anak kecil yang berkeliaran di Saga Mall Abepura sambil menghisap Lem Aibon? Atau mereka yang “tuna wisma” duduk di emperan toko sambil berjualan atau meminta? Atau mama-mama Papua yang berjualan beralaskan karton, karung beras, hingga terkena debu jalanan hanya untuk menghidupi kebutuhan hidupnya atau kepada anaknya yang berpendidikan?

Selain dosen dan kampus ini meneror mahasiswa, seperti yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2015(jika tidak salah) yakni Rektor mengeluarkan 6 aturan khusus bagi mahasiswa. 1. Mahasiswa dilarang menebang, membawa kayu dalam lingkungan kampus; …. 6. Mahasiswa dilarang memalang kampus, dan jika melanggar akan berhadapan dengan pihak berwenang.

Siapa juga yang berani mengelak hal itu? Selain mereka(Mahasiswa) yang hanya menolak aturan itu dengan memalang kampus. Tetapi, siapa(dosen) yang pernah memarahi dosen, yang tinggal pada perumahan milik kampus UNCEN yang meluaskan wilayah rumahnya dengan membangun halaman parkir, membuat taman, kebun ataupun ternak-ternak kecil, hingga tinggal layaknya rumah pribadi? Atau adakah dosen yang merangsang mahasiswa untuk memprotes Papan iklan REKTOR UNCEN yang memberi selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015 yang dipasang pada papan iklan padang bulan, dekat kampus USTJ? –Papan iklan yang masih terpasang hingga sekarang– Darimanakah uang pamasangan iklan itu? Jawabannya mungkin ada pada tanggal 17-19 November 2015, ketika mahasiswa menuntut kampus agar mengembalikan uang mereka akibat pungutan liar dan dijawab dengan pengembalian uang tuntutan mahasiswa tersebut. Jadi teringat pada awal SPP tunggal(Uang Kuliah Tunggal-UKT) itu dijalankan dengan alasan mengatur Pembayaran iuran kuliah satu kali dalam setiap semester hingga lulus kepada mahasiswa. Dan sesuai dengan surat edaran Dikti pada 5 Februari 2013(Nomor 97/E/KU/2013), kebijakan ini akan diberlakukan pada tahun 2013. Lalu mengapa hal ini diberlakukan pada UNCEN sejak tahun 2012? Melihat hal ini, dosen siapa yang berani untuk memprotes hal tersebut atau membenarkan tuntutan mahasiswa tersebut? Selain saling mendikte satu sama lain seperti yang terjadi ketika pihak kampus datang untuk menenangkan mahasiswa yang berdemo saat itu(17/11-2015). PR II menyalahkan PR III, sebaliknya nanti PR III akan menuduh Rektor dan begitulah seterusnya, karena merekalah yang memegang “kunci” itu sendiri.

Setiap tahun, pada penerimaan mahasiswa baru. Nasihat dari pimpinan kampus UNCEN pasti sama saja, “Belajar yang baik, selesaikan kuliah dalam 4 tahun atau cepatnya 3 tahun, kemudian kembali untuk membangun daerah”. Bahkan senior-senior yang dianggap berhasil didatangkan pula dengan alasan menjadi motivasi dan juga memberi motivasi yang sama pula. Pertanyaannya? Dimanakah 5000an sarjana UNCEN yang diwisudakan? Untuk apa FKIP, jika para guru terus didatangkan dari luar Papua? Untuk apa Fakultas Kedokteran, jika tenaga ahli medis didatangkan terus tiap tahunnya dari luar Papua? Bahkan para pasien dibiarkan terlantar, dengan jumlah fasilitas yang minim ditengah gelontoran milyaranan dana Otsus hingga RS. Abe yang sempat diliburkan dua hari pada tanggal 24 dan 26 November 2015 dengan alasan stok air habis. Aneh. Lalu untuk fakultas Hukum, jika melihat aparat polisi terus memasuki wilayah kampus tanpa ada kajian terhadapnya? Padahal, sikap arogan polisi tersebut telah melanggar UU no. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum, dan juga UU. No 12 tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, yang menyatakankan kampus adalah lembaga ilmiah dan bebas dari kotrol aparat polisi.

Eko Prasetyo dalam tulisannya sama dengan situasi dikampus UNCEN kini, bahwa hanya ada tiga isu penting: Mengingatkan Pembayaran, Menganjurkan menjaga lingkungan, dan Menginformasikan kegiatan, dan ini mudah terdapat pada setiap pojok keramaian mahasiswa. Mahasiswa UNCEN dewasa ini menjadi salah satu daya tarik dari berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga non pemerintahan. Ini terlihat dengan ditawarkannya berbagai kegiatan ekstrakulikuler hingga berbagai kegiatan akademisi yang tujuannya adalah konon untuk berbagi pengetahuan hingga kerjasama kepada mahasiswa. Tidak heran bila dalam setiap even-even besar mahasiswa, pasti ada sponsor-sponsor tertentu yang datang untuk menggaet kegiatan mahasiswa tersebut. Mulai dari pengadaan barang dan jasa yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan lapangan mahasiswa, dan tak jarang pula menggunakan mahasiswa ataupun senior dan alumni UNCEN yang dianggap popular untuk menjadi daya tarik tersendiri terhadap sponsor dukungan itu. Hal ini berdampak jauh terhadap independensi mahasiswa yang seharusnya tidak terkooptasi dengan kepentingan elit manapun dan sejalan dengan Pedoman Organisasi mahasiswa sebagai tercantum dalam Kepmendikbud no. 155 tahun 1998, dan AD/ART Kabesma UNCEN sendiri. Dalam keadaanya terlihat juga ketika lembaga UNCEN juga memainkan perannya terhadap niat yang dianggap “baik” oleh elit-elit tertentu tersebut, dengan membiarkan keadaan itu terus menghujani organisasi mahasiswa.

Melihat dinamika diatas, mahasiswa UNCEN pada akhirnya menjadi pasrah dengan keadaan tersebut sehingga menganggap ini adalah sebuah kebiasaan serta rutinitas dan atau melatih kepopulerannya yang pada nantinya menjadikan ini sebagai panggung untuk turut menghancurkan independensi mahasiswa itu sendiri. Maka, jelaslah pernyataan yang dikeluarkan Presiden Mahasiswa USTJ, pada demo 26 Juni 2015 dihalaman DPR Papua bahwa “Mahasiswa STOP Melacurkan diri” sebuah pernyataan yang sesungguhnya menjadi gambaran umum tentang mahasiswa Papua (red. Jayapura) saat ini.

Selain itu, dalam menjalankan tugas kepengurusan mahasiswa(BEM dan MPM UNCEN) kemudian menaikkan iuran SMPT dari Rp. 20.000,- menjadi Rp. 50.000,- dengan alasan menunjang dinamika dan aktivitas mahasiswa UNCEN seperti yang terpampang pada baliho di halaman kampus UNCEN Abe. Dan kenaikan iuran UKT Mahasiswa atau SPP dianggap sebagai suatu penyesuaian terhadap keadaan zaman atau modernisasi dan juga untuk pengembangan rutinitas kegiatan mahasiswa. Yang menjadi soal? Dimanakah Miliaran uang mahasiswa yang sebelumnya dikenakan biaya Rp. 20.000,- x ±5000an mahasiswa yang tidak sebanding dengan kegiatan dan pengeluaran mahasiswa, dan atau SPP tunggal(Uang Kuliah Tunggal-UKT) yang pembayarannya diluar kemampuan orang tua mahasiswa dan pembayaran SPP tunggal(Uang Kuliah Tunggal-UKT) tersebut masih saja diselingi dengan pungutan liar dari dosen tertentu –yang tidak sesuai dengan rincian pembayaran SPP tunggal(Uang Kuliah Tunggal-UKT)– tanpa ada pengawasan dari pihak pimpinan kampus sehingga ini tampak seperti pembiaran sistematis. Belum lagi jika bertanya kepada lembaga Uncen, dimanakah Uang Triliunan dana Otsus untuk kebijakan afirmatif dibidang pendidikan(30%), tentu Uncen mendapatnya bukan? Apalagi Uncen adalah pemikirnya. Bagaimana jika ditanyakan, dimanakah bantuan dari pusat, kementerian Pendidikan? Atau bantuan dari mitra-mitra lain? Dimana uang tersebut? Lalu penggunaan sarana atau tempat kegiatan Ilmiah Mahasiswa yakni Auditoirum yang masih selalu saja dijadikan sebagai sarana pernikahan persorangan hingga pernikahan masal buatan pemerintah, dengan biaya pembayaran yang mahal, kisaran puluhan hingga ratusan juta pun lenyap tanpa ada kejelasan dana tersebut, atau setidaknya uang tersebut digunakan untuk operasinal peningkatan mutu organisasi mahasiswa.

Dari kejadian tersebut, maka tidak aneh jika lembaga UNCEN terus sibuk untuk merombak dan mengintervensi gerakan mahasiswa sebagaimana pada papan yang pernah dipasang pada pagar kampus UNCEN waena pada point keenam, yakni “mahasiswa dilarang berdemo, dan jika melanggar akan berhadapan dengan pihak berwenang” hingga penguluran waktu pelantikan pimpinan mahasiswa, penundaan bahkan penolakan terhadap suatu kegiatan mahasiswa yang dianggap berlawanan dengan kepentingan kampus. Dan jika tidak ada mahasiswa yang kritis terhadap hal yang dianggap adalah suatu masalah, maka beginilah keadaannya.

Sehingga tak ada salahnya UNCEN dijadikan tempat untuk basis massa demonstrasi, pagarnya dijadikan tempat untuk melawan pemerintah dan atau dijadikan tempat sebagai tawaran solusi kebijakan ditanah Papua. Karena UNCEN adalah lembaga Koorporasi berwajah Institusi Pendidikan.

LAWAN!!!

 “Tak ada kepentingan apapun dalam penulisan ini, namun ini menjadi sebuah catatan yang setidaknya (diharapkan) membawa perubahan dikampus Uncen, sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selayaknya dan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan kebutuhan Rakyat Papua dewasa ini”

Samuel Womsiwor, Sekjen GempaR
Kuliah di Universitas Cenderawasih sejak 2011

Referensi:

UU no. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

UU no. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum

UU no. 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Musa’ad Muhammad(2004) “Menguak Tabir Otonomi Khusus Papua”. Bandung: ITB

Musa’ad Muhammad (2012). “Quo Vadis Otsus Papua, Diantara Tuntutan rekonstruksi dan referendum”, Bandung: Thafa Media.

Hok Gie Soe(1986). “Catatan Harian Seorang Demonstran: Soe Hok Gie”. Pustaka LP3ES

Prasetyo Eko, (2015), “Bangkitlah Gerakan Mahasiwa” . Malang: Intrans Publishing

Tulisan: Yason Ngelia, 2013. “UNCEN dan Otsus Papua”,

Google: Tabloidjubi.com, Majalahselangkah.com, Suarapapua.com, Cenderawasih Pos, Facebook

Referensi Lapangan:

Demostrasi 26 Juni 2015, dihalaman kantor DPRP.

Keluhan-keluhan dari teman-teman mahasiswa

Wawancara, 2 Narasumber, untuk kasus RSUD Abepura dan Kasus Pungli UNCEN, pada 12 Desember 2015.

Hasil Diskusi dengan aktivis mahasiswa Uncen, pada 15 Desember 2015, di Kampus FISIP UNCEN.